DPRD Pesisir Barat Tidak di Undang Saat Peluncuran Kopdes Merah Putih, Heri Gunawan: Artinya kita Tidak di Anggap.



KABARBERITAINDONESIA.COM 

Pesisir Barat --Tidak diundangnya Dewan Perwakilan Rakyak Daerah (DPRD) kabupaten Pesisir Barat oleh Pemkab setempat pada saat acara peluncuran 80.000 Koperasi desa / kelurahan Merah Putih yang dilaksanakan secara Daring yang dipimpin langsung oleh presiden Republik Indonesia, H Prabowo Subianto pada Senin 21 Juli 2024 kemaren, menuai reaksi dan tanggapan beragam dari para anggota DPRD Pesisir Barat.


Salah satunya  tanggapan berasal dari ketua fraksi Golkar DPRD kabupaten Pesisir Barat, Gusti Kade  Artawan menurut dia, sangat disayangkan kami sebagai perwujudan perwakilan masyarakat tidak diundang atau dilibatkan pada acara peluncuran Kopdes Merah Putih kemaren.


Seharusnya kita diundang, duduk bersama urun rembug antara eksekutif dan legislatif membahas  langkah atau cara untuk menyukseskan  koperasi desa Merah Putih yang  menjadi salah satu program Asta Cita presiden Prabowo tersebut.

"Sekali lagi kita sangat menyayangkan tidak diundangnya DPRD pada acara tersebut" ucapnya.



Tanggapan juga datang dari anggota DPRD Pesisir Barat fraksi Nasdem Heri Gunawan, menurut dia peluncuran kopedes Merah Putih kemaren  merupakan momen  yang sangat  penting karena menyangkut upaya pemerintah dalam memajukan ekonomi rakyat, seharusnya kita diundang. Katadia.


Kalau dimomen penting seperti  ini saja kami tidak diundang, itu artinya keberadaan kami ini sudah tidak dianggap alias dianggap tidak penting. "Dan kalau benar anggapan demikian ya sudah bubarkan saja lembaga DPRD ini, ucapnya tegas.


Sementara Tanggapan lainya  disampaikan  legislator partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Pesisir Barat, Ali Yudiem, dirinya mengaku  tidak tahu dan memang tidak ada undangan resmi  dari pihak pemkab Pesisir Barat terkait peluncuran program Kopdes Merah Putih.

Mengingat pentingnya momen tersebut sebagai salah satu langkah pemerintah dalam membangun ekonomi masyarakat, kedepanya kita berharap pihak Eksekutif (pemkab Pesisir Barat) tidak lagi sampai melupakan atau tidak melibatkan  pihak DPRD karena pemerintah daerah itu terdiri dari eksekutif dan legislatif, apalagi ini menyangkut program nasional, pungkas Ali. 

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan dari pihak pemkab Pesisir Barat, Ikhwal tidak diundangnya DPRD Pesisir Barat Saat peluncuran Kopdes Merah Putih.


(Benk).

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama